Persetujuan Bersama Bupati dengan DPRD Terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah.

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pada hari ini, senin tanggal tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama: H. Jeje Wiradinata Jabatan: Bupati pangandaran. alamat kantor : jalan alun-alun pangbagea, desa cintakarya, kecamatan parigi. Bertindak selaku dan atas nama pemerintah kabupaten pangandaran, selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu.

2. a. Nama: Muhamad Taufiq, S.Ip., M.Si.jabatan: wakil ketua DPRD kabupaten pangandaranalamat kantor : jalan raya parigi, kecamatan parigib. Nama: Jalaludin, S.Ag.jabatan: wakil ketua DPRD kabupaten pangandaranalamat kantor : jalan raya parigi, kecamatan parigi sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pangandaran, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Baca juga: Pansus II Mengusulkan Raperda perubahan Atas Perda nomor 9 Tahun 2018 Tentang BPD Untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Menyatakan bahwa :1. Pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023 yang telah diajukan oleh pihak pertama, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini.

2. Pihak pertama dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD tahun anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini.

Baca juga: DPP CMMI merekomendasikan Troy Evelon Pomalingo Jika Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

3. Selanjutnya pihak pertama akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD tahun anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

4. Pihak pertama akan menyampaikan kepada gubernur jawa baratuntuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini.

Baca juga: Mohamad Muraz Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak kesatuBupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata

Baca juga: Djafar Ruliansyah Lubis: Airlangga vs Jokowi, Adu Kuat Politik?

Pihak keduaDewan Perwakilan Rakyat Daerahkabupaten pangandaranwakil ketua, Muhamad Taufiq, S.Ip., M.Si.

Wakil ketua, Jalaludin, S.Ag. (**)

Baca juga: Analisis Kepemimpinan Calon Presiden Indonesia Ideal Dalam Menghadapi Konflik Global