Fraksi Gerindra Sepakat Raperda APBD Tahun 2025 Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Fraksi GerindrANGANDARAN JAWA BARAT - Fraksi Partai Gerindra menyepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 yang telah disusun ini, sepakat untuk dibahas dan ditetapkan pada tahapan selanjutnya

Demikian dikatakan Dede Supratman 
S.Ip dari Fraksi Partai Gerindra dalam pidato sambutannya dalam acara rapat Paripurna DPRD dalam agenda penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD tentang penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 dan nota keuangan, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (01/09/2024) 

Baca juga: Propemperda adalah Instrumen Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang Disusun Secara Terencana Terpadu dan Sistematis

Disampaikannya bahwa, setelah melihat ringkasan APBD tahun anggaran 2025, jumlah pendapatan daerah kabupaten pangandaran terbesar masih berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. 

Hal itu tentu akan mempengaruhi kebijakan keuangan daerah sehingga dibutuhkan formulasi yang tepat agar ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah, salah satunya dengan optimalisasi pendapatan yang bersumber pada potensi-potensi yang ada seperti peningkatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Baca juga: DPRD Setuju Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang BPD Menjadi Perda

Kami berharap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 sudah sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, yang nantinya Rancangan tersebut dapat direalisasikan dengan tepat dan terukur .

Lalu penggunaanya dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel sebagai bukti adanya upaya menerapkan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik (good governance) 

Baca juga: KPU Pangandaran Petakan TPS Pemilu 2024, Direncanakan 1350 TPS

Maka dati itu demi tercapainya cita-cita tersebut yang tak kalah penting adalah adanya pengawalan Raperda mulai dari proses perencanaan, sosialisasi hingga implementasi nya "katanya".

Tambah Dede, sidang paripurna yang kami hormati, demikianlah pandangan umum nan singkat dari kami Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pangandaran atas penjelasan bupati pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.

Baca juga: Gerakan Kelompok Dukung Ganjar Pranowo Presiden Makin Moncer

Dengan segala pertimbangan dari kami, bismillahiirrahmaanirrahiim, untuk kelancaran pembangunan di kabupaten pangandaran, kami Fraksi Gerindra menyepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 yang telah disusun ini, sepakat untuk dibahas dan ditetapkan pada tahapan selanjutnya, sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku "katanya".

Kami Fraksi Gerindra 
- Dede Supratman S. ip (ketua)
- Holik (sekertaris). (Anton AS) 

Baca juga: Persetujuan Bersama Bupati dengan DPRD Terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah.